JAKARTA – Dalam anggaran belanja transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah memasukkan pos belanja baru untuk perangkat desa. Skema insentif diberikan untuk pengelolaan dana desa dengan kategori baik.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan alokasi insentif untuk perangkat desa masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan. Besaran insentif ditetapkan senilai Rp1,1 triliun sebagai Bantuan Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap). Alokasi anggaran tersebut turun dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp3,7 triliun.
“[Pada 2020] sudah ada insentif Siltap untuk kepala desa, sekretaris, dan perangkat desa. Ada peningkatan dari yang sebelumnya dan sekarang disetarakan dengan Golongan II/A dengan memperhatikan kondisi yang ada,” katanya di ruang Rapat Banggar DPR.
Astera menambahkan anggaran yang berkurang dari usulan awal dengan selisih senilai Rp2,5 triliun tersebut akan masuk dalam cadangan belanja negara di RAPBN 2020. Hal ini dilakukan untuk menjamin insentif diberikan secara tepat sasaran untuk perangkat desa yang melakukan belanja dana desa berdasarkan aturan yang berlaku.
Baca Juga:
SOLUSI UNTUK INFORMASI DESA DAERAH DAN NASIONAL http://gerbosari-kulonprogo.desa.id
Alokasi insentif perangkat desa yang senilai Rp1,1 triliun tersebut baru akan berlaku untuk 68 kabupaten. Adapun pencairan dana insentif tersebut, sambung Prima, akan dilakukan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa.
“Daerah yang berhak menerima bantuan Siltap adalah daerah yang telah memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 % DAU dan DBH sesuai PP No.11/2019,” paparnya.
Adapun alokasi DAU tambahan 2020 tidak hanya diperuntukan bagi penyetaraan Siltap kepala desa dan perangkatnya. Dalam alokasi DAU tambahan terdapat juga alokasi dana kelurahan senilai Rp3 triliun dan alokasi belanja untuk bantuan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai Rp4,2 triliun.
Sumber: