Gerbo News 2/12. Sekretaris Desa Gerbosari Wiwit Triraharjo S.Si mewakili Kepala Desa rapat Koordinasi di Badan Perencanaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang difasilitasi oleh Lembaga Swadaya masyarakat IDEA. Rapat ini dihadiri para pembuat kebijakan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan diantaranya dari DIY Dinsos DIY dan dihadiri Bapeda, Dinas Sosial dan Dinas Kominfo dari masing-masing Kabupaten dan Kota se-DIY dan perwakilan dari Pemerintah Desa Di Kulon Progo salah satunya yaitu Desa Gerbosari. Acara di buka oleh Direktur IDEA ibu Tenti dan dilanjutkan sambutan oleh Ibu Endang dari Bapeda. Acara selanjutnya review Raperda Penanggulangan Kemiskinan di DIY yang disampaikan IDEA. Pemerintah DIY sedang berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 7% mulai dari tahun 2018 – 2019, salah satu caranya dengan menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan kemiskinan. Salah satu tujuan dari usulan Raperda ini adalah untuk menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan, khususnya mengenai pengelolaan data untuk penanggulangan kemiskinan.
Kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk memetakan kebijakan penanggulangan kemiskinan di DIY (Raperda Penanggulangan Kemiskinan di DIY), memetakan program penanggulangan kemiskinan ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dan menentukan langkah strategis untuk dapat mengintegrasikan system informasi penanggulangan kemiskinan.
Acara dilanjutkan dengan diskusi dan masukan dari para pembuat kebijakan yang masing-masing menyampaikan target angka kemiskinan yang akan dicapai beserta inovasi yang telah dilakukan. Salah satu dari IRE bapak Jarwo menyampaikan bahwa dengan adanya banyak bantuan maka masyarakta cenderung indifidual dan tidak butuh tetangganya, tetapi andalannya adalah pemerintah dan LSM. Untuk itu perlu adanya terobosan baru masyarakat sendiri yang harus menurunkan angka kemiskinan sedangkan pemerintah dan LSM sebagai fasilitatornya.
Hasil yang diharapkan dari pertemuan iniakan dapat menghasilkan adanya peta kebijakan yang mengakomodir aspek satu data kemiskinan, open data, pemanfaatan data kemiskinan dan komplain handling, adanya daftar program penanggulangan kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota dan propinsi yang selaras dan adanya peta jalan integrasi dan penyelarasan sistim informasi kemiskinan di DIY.Red-wit