Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memberikan respon atas aspirasi perangkat desa, dalam audensi yang diberlangsung di Gedung Ditjen BPD Pasar Minggu,  Jakarta Selatan pada Selasa (09/07/2024).

Sementara itu Ratna Andriani , Kasubdit di Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang di damping Pejabat dari Kasubdit Perangkat Desa dan Bagian Perundang-undangan tampak menyambut kehadiran  perwakilan perangkat desa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau dan Kalimantan Selatan yang dikoordinir oleh Sarjoko, salah satu tokoh perangkat desa dari Magelang Jawa Tengah.

Dalam audensi tersebut, perwakilan pejabat yang menerima audensi perangkat desa menyampaikan informasi perkembangan dari penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai regulasi turunan dari UU No 03 Tahun 2024.

Menurut beliau, dalam diskusi dengan akademisi disinggung juga terkait dengan status dari perangkat desa.

“ Memang belum pada pembahasan pasal per pasal, salah satunya yang dapat kami terima adalah masukan-masukan dari para akademisi terkait dengan status apa yang pas dari perangkat desa ,” tambahnya.

Disampaikan juga statusnya nanti sebagai perangkat desa atau pegawai desa? Karena kalau sebagai perangkat desa tentu menjadi bawahan dari Kepala Desa dimana masa jabatannya menyesuaikan jabatan kepala desa, sebagaimana masa jabatan menteri sebagai pembantu dari Presiden.

“ Dalam diskusi dengan akademisi, bisa saja kalau dengan status sebagai perangkat desa, ketika masa jabatan kepala desa selesai dalam 8 tahun, perangkat desa juga ikut selesai. Kalau kemudian bicara sebagai Pegawai Desa, tentu tidak melekat terhadap masa jabatan kepala desa,” papar Dicky.

Ditegaskan apa yang menjadi pembahasan dalam diskusi dengan para akademisi tersebut masih menjadi masukan-masukan yang akan menjadi pertimbangan nantinya dalam penyusunan revisi dari peraturan pemerintah untuk UU No 03 Tahun 2024.

Simak juga dalam channel Youtube pawartos ndeso untuk video tanggapan dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Sumber: https://pawartosndeso.com/kabar-dari-jakarta-kemendagri-terima-masukan-antara-status-perangkat-desa-atau-pegawai-desa/